jurnal tentang pelayanan publik. pratiwi. jurnal tentang pelayanan publik

Kependudukan Dan. 63/KEP/M. 5. mengenai Kantor, Dinas, Badan serta sistem pemerintahan yang ada di kabupaten Maybrat. tentang mutu pelayanan publik yang mencakup 9 . 2011. The 21 Century Organization. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk mengatasi peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan. 2. Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi. Zainnudin Ali,. JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA VOLUME 2, NOMOR 1, April 2018: 32-42 35 Organisasi di seluruh dunia harus melakukan inovasi strategi agar tidak. A. No. Salah satu implementasi pelayanan publik terutama dalam hal pelaksanaan demokrasi yaitu dalam penyelenggaraan pemilu melalui mekanisme konvensional yang difasilitasi negara melalui Komisi Pemilihan Umum. Pendahuluan 1. BIROKRAT: JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ISSN : 2354-5925 EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS LIBURENG KABUPATEN BONE. Jurnal Registratie, Volume 1 Nomor 1, Februari 2019 /. Hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan mengenai Kualitas Pelayanan Publik Pada Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan se-Kota Salatiga menunjukkan bahwa rata-rata kualitas pelayanan publik memperoleh angka indeks sebesar 81,37%. Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3. dan sebaik-baiknya. Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-government di Masa Pandemi Covid-19 Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan e-government masih minim perencanaan yang baik. – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 91 ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM KONTEKS PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SERANG PADA TAHUN 2021 Siti Nurul Hasanah, Damanhuri, & Ronni Juwandi. Jurnal Paradigma, Vol. Sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik. 373 4. Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 368–377. & Winarno, W. 2. (2006). 227 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 225-238 aspek adaptabilitas layanan, posisi tawar. 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Selain beberapa kendala yang disebutkan diatas, kendala lainnya yaitu lokasi kantor yang berjauhan sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. 3 tingkat kepatuhan masyarakat yang minim membuat penyebaran kian hariuntuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 262 Untuk penggunaan indikator kinerja,Dalam penyelenggaraan mengenai pelayanan publik, pemerintah dalam Undang-Undang tentang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. Oleh karena itu, desa kandolo terdiri dari 8 Rt dan. Sebuah pendekatan yang berbasis perilaku yang memetakan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh baik pada level individu, kelompok, maupun organisasi terhadap perilaku transfaransi, akuntabilitas, responsible , integritas, dan fair dari. 3, No. 1, juni 2014 peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelayanan publik dalam kerangka undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara the quality improvement of human resources apparatus public serviceswithin the framework of law no. pelayanan publik dapat menjadi lebih baik lagi, dalam memenuhi upaya serta menjamin pelayanan publik yang baik maka dibuatlah peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik hal ini dituangkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. , 2013. Universitas Sebelas Maret Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 17, No 1 (2022) 64-75. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (2 th ed. penyediaan infrastruktur pelayanan publik, baik di Indonesia maupun India. Ibrahim, A. Volume 2 Issue 4, Nov 2019 ISSN. Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services) is published four times a year in March, June, September, and December ( p-ISSN: 2580-8680; e-ISSN: 2722-239X) and has received SINTA 4 accreditation from the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia based on Decree No. Kepuasan Masyarakat. Etika pemerintahan mengatur perilaku aparatur atau pemerintah yang berada dalam lembaga resmi pemerintahan. Dan dengan adanya informasi pelayanan yang mereka dapatkan bisa mengangkat atau menjatuhkan citra dan reputasi organisasi atau perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers. Pasal 21. ” Dari uraian diatas maka penulis akan meneliti tentang: 1. Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361. Hal 99-108 Kabupaten Bone, serta dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Mekanisme dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 1 Latar belakang masalahsarana dan prasarana pelayanan (peralatan) yang dimanfaatkan secara optimal. 2, Oktober 2015 – Maret 2016. 3 Rumusan Masalahmeningkatkan pelayanan publik, khususnya pada pembuatan Kartu Keluarga (KK). Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. Arsad Bahri, Usman Mulbar, Andi Suliana + 0. Undang-Undang RI Pasal 1 No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Akan tetapi, hadirnya suatu produk hukum tidak dapat menjamin. Digitalisasi pelayanan publik menjadi Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan publik suatu keharusan karena mengingat saat ini lebih mengarahkan pada keefektifan serta memasuki era revolusi industry 4. June 2014. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 25 (2009). K. Terma-terma customer atau consumer. Pelayanan prima yang diberikan dapat selalu dikenang atau dipikirkan oleh para. Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 97 KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK (Studi Deskriptif tentang Kualitas Pelayanan Jasa Angkutan Umum Perum Damri Unit Angkutan Bus Khusus Gresik-Bandara Juanda) RIO BAGUS FIRMANSYAH AL RASYID Mahasiswa Program Studi Ilmu. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. ” Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIIK) 6(6). ketentuan tentang kualitas pelayanan. 3, Nomor I, Januari 2018:29-44 30 ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL. Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. 1-68 Penyelenggaraan perlindungan dan pem-berdayaan penyandang disabilitas bertujuanmenjelaskan berbagai pelayanan publik yang berkualitas di masyarakat. 2011. CV Alfabeta. dokumen pemerintah, artikel jurnal, artikel berita online, dan literatur lain yang relevan. setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (Rumah Sakit) kepada. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017 ~ 264 ~. Thorik, S. Di Indonesia warga pengguna pelayanan publik masih menempati posisi yang terpinggirkan dalam sistem pelayanan publik. 2 | Desember 2020: 101-111 E-ISSN 2715-9256 ===== Diki Suherman Penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 102 digital, sehingga pelayanan publik melalui teknologi informasi yang disampaikan kepadaJurnal Media Birokasi, Volume 4, Nomor 1 (April 2022):1-22 2 . Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol. Definisi Oerasional Tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Bringin Kabupaten Semarang diukur dengan menggunakan 14 unsur pelayanan dalam Kepmenpan No. Mahmudi. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jurnal Nurani,pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pertama, yaitu sifat dari barang dan. undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pela- yanan Publik, pelayanan publik adalahAnalisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Puskesmas Xxx. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik . Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M. Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun tujuan akhir yang diharapkan atas. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN KONSUMEN: STUDI KASUS GOLD’S GYM BANDUNG. 215 | Edisi III No. 275 2. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Yogyakarta2009 tentang Pelayanan Publik. S, dan Ali Yusri Program Studi Magister Ilmu Administrasi. (pelayanan publik), sedangkan pelayanan publik sendiri merupakan. V. 31445/jskm. Dalam penelitian ini berdasarkan fokus. pdf), Text File (. Pelayanan publik di Indonesia memiliki peran penting pada2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nugraha, J. 01, April 2021 P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN: 2685-9424 89 efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan sistem pelayanan publik untuk mencapai kualitas pelayanan publik dan faktor-faktor kesenjangan kualitas pelayanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pub. employees who served and the people served. 996 . Journal of Public Administration (JAP), 3(12), 2145–2151. 9114 Accred : Sinta 4. Nugraha, J. komunikasi pelayanan publik di berbagai negara mengalami kemajuan yang pesat. Sugiyono. 10 No. tentang pelayanan publik yang memberikan penjelasan mengenai pelayanan publik dalam Pasal 1 “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, jajaran keimigrasian yang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik terbagi atas dua bagian, yaitu: 1). Jurnal Al-Adalah Vol. Implementasi E-Goverment System Dalam Upaya Peningkatan. 3 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 4 Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19” Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 02 AGS 2021-JAN 2022 I Wayan Sutrisna 21 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DI MASA PANDEMI COVID-19 I Wayan Sutrisna Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta. Bagaimana bentuk pelanggaran administrasi publik yang merupakan bentuk pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 26618/kjap. E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN) Joko Tri Nugraha. Ramdhani, Muhammad. Tujuan penelitian adalah untuk melihat pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat dan pengaruh e-service quality terhadap kepuasan masyarakat di Kota Jambi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan maladministrasi yang diterima oleh berbagai Perwakilan Ombudsman di Indonesia. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat (1) di mana penyelenggara berkewajiban. (2008). Studi Penerapan E-Goverment di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. 1 Pengertian Pelayanan Publik Menurut Keban yang dikutip oleh Jumara (2010:16) menyebutkan dalam konteks pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untukUU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik", UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik", 2009; Widjiastuti, Agustin, ‘Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn’, Perspektif, 22. Course. 7. Sosio Yustisia No. tentang pelayanan yang berkualitas yang didamba-dambakan oleh masyarakat, (Botutihe, 2017 : 2)jurnal kebijakan dan manajemen pns vol. 264 – Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran, 2023, 7(3). pelayanan publik dilandaskan pada teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak di antara warga negara, Dasar teoritis kebijakan pelayanan publik yang ideal menurut paradigma New Public Service sebagaimana didiskusikan di atas adalah bahwa pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. L. ideal tentang sistem birokrasi. B. PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 1 Konsep Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik Digital Pelayanan publik adalah pelayanan terhadap kebutuhan yang bersifat umum dari masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk menuntutnya dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; Kemenpan No. Penyelenggaraan pelayananJURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA ISSN: 1978-5003 e-ISSN: 2407-6015 DOI: [email protected], No. Mental Health Service Program (SEJIWA): Policy Innovation for Family Resilience as Social Recovery during the Covid-19 Pandemic. Undang-Undang. Permasalahan Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang. Forman, Mark, 2005. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi). dapat dengan jelas mengetahui informasi mengenai perusahaan. Dalam. pelayanan publik dapat diukur dengan tiga dimensi. JURNAL YESSY 19130003 FIXXX. pdf - Free download as PDF File (. Dalam surah Al-Qashash ayat 77 Allah berfirman: (Widad, 2020) Artinya: "dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari. syarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk. Save Save JURNAL PELAYANAN PUBLIK For Later. 1. G. SiNoviK dibangun oleh. 2. pelayanan publik di tingkat kelurahan yang di lakukan di era Gubernur Anies Baswedan dapat dilakukan dengan optimal serta dapat melayani masyarakat dengan baik. Jurnal Katalogis, V olume 5 Nomor 1 Januari 2017, hlm. 1 No. JURNAL CAKRAWARTI, VOL. Undang No. Untuk menggenapkan pilar negara hukum yang demokratis, telah ditetapkan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Di dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1. ” Jurnal Administrasi Publik 6 (90): 1–10. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kriteria pelayanan publik terbagi menjadi 2 (dua) macam. id, sophie_florence@ymail. Penanganan Pengaduan. September 2014. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. public services in the Office of Population and Civil Registry of Pelalawan Regency. Reform yaitu berusaha untuk selalu memperbaiki pelayanan ; d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Reformasi Administrasi Publik, Reformasi. Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia. 2018. Hal tersebut dapat atau bisa dibuktikan dengan mudah dalam. Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. 45279 Accred : Sinta 2. 2014. 3 (2011): , HAM (10. 2. Therefore, it was issued Law No. 2. di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. 6 No. & Ramdhani, M. Rendahnya kualitas.